E=wMC2 | Marketing Becomes Horizontal
Random header image... Refresh for more!

Category — Political Marketing

Artis Nyaleg

Musim Pemilu seperti sekarang ini banyak artis yang pindah profesi menjadi politisi. Bukan kebetulan kalau kebanyakan artis ini adalah mereka yang sudah surut popularitasnya. Daripada nggak kepakai lagi di dunia keartisan, lebih baik pindah ke Parpol yang lagi hot-hot nya saat ini dan menjanjikan masa depan yang lebih baik.

Aksi kutu loncat para artis ini ditangkap dengan sangat taktis oleh Parpol. Ya, karena dengan posisinya sebagai selebritas dan public figure, mereka menjadi mesin pengais suara yang sangat powerful. Inilah cara instan Parpol meraup kursi sebanyak mungkin di DPR.

Artis Nyaleg 2

Minggu lalu beberapa media mengabarkan, kini Parpol begitu agresif menggaet artis untuk menjadi mesin pemenangan kursi DPR.

Nasdem misalnya ditengarai yang paling agresif dengan menggaet 26 artis mulai dari Olla Ramlan, Kristina, Conny Dio, Lucky Hakim, hingga Nafa Urbach. Sementara itu PDIP menggaet 13 artis top mulai dari Rieke Diah Pitaloka, Nico Siahaan, Krisdayanti, Ian Kasela, Angel Karamoy, hingga Tina Toon.

Pertanyaannya, efektifkah artis menjadi “celebrity endorser” bagi Parpol untuk memengaruhi massa pemilih?

Yes!
Kehadiran artis di dalam sebuah Parpol menghasilkan berbagai dampak positif bagi brand equity Parpol yang bersangkutan, baik di level awareness (dikenal), credibility (menciptakan kredibilitas) maupun loyalty/advocacy (membangun loyalitas dan koneksi emosional) dengan para pemilih.

Pertama artis bisa menciptakan perhatian (create attention) dan memiliki daya tarik tersendiri bagi massa pemilih. Parpol yang biasa-biasa saja dan tak punya banyak capaian berarti misalnya, menjadi dikenal masyarakat ketika di dalamnya ada artis yang tersohor. Kehadiran artis menjadikan Parpol gampang dikenal dan diingat oleh massa pemilih.

Baca juga: “Caleg Artis dan Branding Partai”

Ketika si artis memiliki citra positif di mata masyarakat, misalnya memiliki kemampuan di bidangnya yang unggul, maka kehadiran artis di Parpol akan meningkatkan kredibilitas dan kualitas dari Parpol yang di-endorse.

Dan jangan lupa, jika si artis memiliki “emotional connection” dan digandrungi oleh jutaan penggemar (followers), dan penggemar tersebut merupakan pemilih, maka besar kemungkinan pilihan mereka saat pemilu akan jatuh kepada Parpol tempat si artis bernaung. Emotional connection ini menciptakan loyalitas dan intensi untuk membela (advocacy)

No!
Namun jangan salah, kehadiran seorang artis di dalam Parpol juga bisa berdampak buruk ke Parpol tempat ia bernaung. Ketika si artis tidak memiliki cukup diferensiasi (kompetensi atau talenta unggul) dan citra artis tersebut kurang begitu bagus maka ia bukannya menambah kredibilitas tapi justru memperburuknya. Artinya si artis bukanlah menjadi asset, tapi liability bagi Parpol.

Ketika seorang artis yang dikenal suka bikin sensasi dan gosip masuk Parpol, maka identitas dan reputasi Parpol tersebut akan diidentikan dengan identitas dan reputasi si artis yang kurang sedap.

Ketika seorang artis yang selalu bermasalah (misalnya hobi kawin-cerai) memiliki dan reputasi buruk di mata masyarakat, maka citra buruk itu akan berimbas ke citra Parpol.

Kondisinya akan menjadi runyam ketika karena suatu peristiwa tertentu reputasi si artis jatuh. Misalnya ketika si artis terkena kasus narkoba atau kriminal, maka reputasi yang hancur itu akan direlasikan ke Parpol yang ia masuki.

Karena itu memasukan artis ke dalam eksponen Parpol adalah sebuah pilihan yang berisiko (risky) dan rapuh (fragile) karena begitu si artis terkena skandal yang menghancurkan reputasinya, maka serta-merta reputasi Parpol juga akan berada di ujung tanduk.

Tips!
So, bagaimana sebaiknya Parpol menggaet artis agar betul-betul efektif menjadi mesin penggaet suara (jangka pendek) sekaligus juga mendongkrak reputasi Parpol (jangka panjang) secara sustainable. Saya punya tiga tips.

Pertama, Parpol harus secara cermat menyelaraskan positioning dan identitas merek (brand identity) Parpol dengan positioning dan identitas merek si artis. Jadi tidak ngasal si artis populer dan memiliki followers jutaan, tapi Parpol juga harus mempertimbangan apakah positioning dan identitas sesuai dengan Parpol atau tidak.

Ketika Parpol mengidentikan diri sebagai Parpol yang peduli kepada rakyat kecil misalnya, maka artis yang digaet haruslah artis yang identik dengan rakyat kecil dan memiliki kepedulian pada rakyat kecil. Ketika Parpol menarget anak muda milenial, maka pilihan artis yang diambil adalah mereka yang identik dengan kaum milenial.

Kedua, sebelum memutuskan merekrut seorang artis untuk nyaleg, Parpol harus melakukan penelitian secara mendalam mengenai reputasi masa lalu dan track record sang artis. Tak hanya masa lalu, Parpol juga harus melakukan “forecasting” mengenai prospek reputasinya di masa depan.

Ingat, track record masa lalu yang cemerlang tidak menjamin reputasi si artis di masa depan. Untuk melakukannya, kajian mendalam terhadap karakter dan kompetensi si artis menjadi sangat menentukan.

Kajian ini sangat krusial, karena seperti saya katakan di depan memasukan artis ke dalam Parpol sangat berisiko dan rapuh karena setiap polah tingkah negatif artis akan disorot masyarakat dan bisa menimbulkan dampak disruptif ke Parpol.

Ketiga, dari pengalaman saya, kemampuan memengaruhi (influncing power) para artis ke para penggemar/followers yang siknifikan bukanlah dari sisi rasional, tapi sisi emosional. Jadi emotional connection itu lebih powerful dibanding rational arguments.

So, sentuhlah massa pemilih dengan cerita-cerita (brand story) sang artis yang menyentuh dan menimbulkan simpati yang mendalam.

 

Sumber foto: tribunnews.com

 

July 28, 2018   No Comments

Caleg Artis dan Branding Parpol

Pemilu 2019 kebanjiran artis. Lebih dari 70 artis sudah mendaftar menjadi caleg. Walaupun sudah terbukti artis bukanlah kendaraan yang ampuh untuk mendulang suara di Pemilu 2014, namun parpol masih nggak kapok menggunakannya untuk mengais suara pemilih.

Tulisan ini tidak bermaksud menganalisis hitung-hitungan politik dari kehadiran artis di dalam sebuah parpol karena memang saya bukanlah pakar politik. Namun saya mencoba melihat fenomena artis nyaleg ini dari sudut pandang brand.

Ya, karena parpol itu brand. Sebuah parpol dipilih oleh voters karena brand-nya. Kira-kira sama seperti seorang konsumen menetapkan pilihannya kepada sebuah produk; kira-kira sama seperti konsumen yang lebih memilih Starbucks, ketimbang warung kopi murahan di ujung gang.

Voters menjatuhkan pilihannya kepada parpol tertentu di kotak suara karena ia memiliki brand value yang “nancep” di hati si voters.

Artis Nyaleg

Apa brand value dari sebuah parpol? Sama seperti produk, ada dua: functional dan emotional value. Contoh functional value dari parpol adalah program-program yang ditawarkan, kapabilitas dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, atau kemampuan parpol dalam mewujudkan apa-apa yang ia janjikan saat pemilu.

Sementara contoh emotional value adalah adanya emotional connection antara voters dengan parpol. Emotional connection ini bisa terbentuk karena alasan historis, ideologis, latar belakang sosial, atau bisa juga ketokohan para pemimpin yang ada di partai.

Massa pemilih PDIP misalnya, tak bisa dilepaskan dengan emotional connection dan ketokohan sosok Soekarno dan Megawati. Begitu juga Partai Demokrat tak lepas dari ketokohan SBY.

Baca juga: “Artis Nyaleg”

Secara umum, voters mengkaji functional value secara rasional (kognitif), sementara emotional value mereka timbang-timbang dengan menggunakan hati, perasaan, (feeling), dan emosi.

Pertanyaannya, bagaimana fenomena caleg artis ini ditempatkan dalam konteks branding dan brand value ini?

Kalau kita sudah memahami konsep dasarnya seperti itu, maka kini menjadi mudah kita menganalisis dan mengetahui apakah artis nyaleg itu bagus atau sebaliknya bagi parpol.

Logikanya sederhana, yaitu apakah apakah artis yang masuk parpol itu menambah brand value parpol, atau sebaliknya justru menguranginya, atau bahkan merusaknya.

Coba kita sisir satu-persatu. Bagaimana artis bisa mendongkrak functional brand value dari sebuah parpol. Tentu bisa. Ambil contoh Rieke Dyah Pitaloka.

Rieke menaikkan brand value PDIP melalui berbagai aktivitasnya di partai dalam memperjuangkan nasib kaum buruh. Kontribusinya dalam ikut melahirkan UU BPJS dan SJSN selama bergabung di Komisi IX juga tak bisa dibilang kecil.

Lalu apakah seorang artis bisa menaikkan emotional brand value? Bisa juga. Contohnya Rieke di atas. Ketika ia dikenal sebagai sosok yang memperjuangkan kaum buruh, maka dengan sendirinya voters dari kalangan kaum buruh akan memiliki emotional connection tak hanya dengan Rieke, tapi juga parpol tempatnya bernaung, yaitu PDIP.

Sebaliknya, apakah seorang artis bisa mengurangi atau bahkan merusak brand value dari sebuah parpol? Sangat bisa.

Ketika seorang artis yang sudah masuk partai bertubi-tubi terundung beragam masalah (mulai dari kawin-cerai, terkena kasus narkoba, hingga tertangkap OTT KPK) maka bisa jadi hal tersebut berdampak mengurangi atau merusak brand value parpol.

Pertanyaannya, ngomongin kemampuan artis mendongkrak brand value parpol, bagaimana prospek 70-an lebih artis yang memutuskan nyaleg minggu lalu? Apakah mereka bisa mendongkrak brand value parpol?

Terus terang dengan sedih saya katakan prospeknya gloomy dan meresahkan. Kenapa? Karena sebagian besar yang nyaleg tersebut adalah artis yang sudah mulai tidak eksis di dunia keartisan dan mulai surut popularitas dan brand-nya.

Saya menduga mereka berpindah profesi menjadi politisi bukan karena alasan yang substansial, tapi karena alasan instan ingin mengadu nasib dan keberuntungan di lahan yang baru.

Namun saya tak mau suudzon. Who knows… saya tetap berharap makin banyak artis tanah air yang menjadi politisi handal seperti Ronald Reagan atau Arnold Schwarzenegger.

 

Sumber foto: variety.com

July 28, 2018   No Comments

Iklan Revolusi Mental

Beberapa hari ini praktis tiap malam saya melihat iklan “Gerakan Nasional Revolusi Mental”, yang nongol hampir di semua stasiun TV nasional. Lagi seru-serunya nonton acara talk show kasus “Papa Minta Saham”, sekonyong-sekonyong iklannya nylonong.

Revolusi mental adalah satu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang-rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala…” Begitu bunyi iklan sloganistik tersebut. Serta-merta slogan puitik ini kemudian diikuti dengan tulisan hasthag, yang sekaligus menutup iklan: #ayoberubah.

Iklan himbauan berubah ini demikian menyentuh karena disajikan dengan kata-kata puitik nan indah, gambar-gambar menawan, himbauan yang inspiratif, dengan tone yang patriotik dan bernuansa Merah Putih. Pokoknya serba menawan. Saya iseng-iseng googling, rupanya anggaran kampanye” ini begitu fantastis, mencapai lebih dari Rp. 140 miliar.

Iklan Revolusi Mental

“Papa Minta Saham”
Namun ironis, di tengah sajian iklan yang menawan itu saya disuguhi tontonan sidang MKD kasus “Papa Minta Saham” yang membikin dada sesak. Dada saya sesak mendengar rekaman percakapan pejabat negara wakil rakyat yang melakukan tindakan tercela dengan melakukan deal-deal bisnis demi keuntungan pribadi dan kelompoknya. Dada saya makin sesak ketika menyaksikan Yang Mulia para anggota MKD yang mati-matian melindungi si pejabat, sekali lagi, demi kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Karena ulah para anggota MKD inilah, teman grup WA saya membikin meme satir: “Di Korea Utara orang salah di hukum MATI. Di Tiongkok Koruptor dihukum MATI. Di Indonesia orang salah dibela sampai MATI.” Demi kepentingan pribadi dan kelompok, para wakil rakyat itu seolah tertutup hati dan nuraninya.

Kembali ke iklan “Revolusi Mental”. Iklan itu dengan elegan meminta saya, rakyat kecil, untuk menjadi manusia baru berhati putih, berkemauan baja, dan beremangat elang-rajawali. Namun di sisi lain para pejabat tinggi justru berhati hitam, berjiwa miskin, dan bermental korup. Mana bisa? Bagaimana kita rakyat kecil diminta berubah sementara para pejabat dan pemimpinnya justru pancet tidak mau berubah. Bagaimana bisa mengharapkan rakyat kecil berkarakter mulia, kalau para pemimpinnya berakhlak tercela.

Dengan karakter pejabat yang compang-camping semacam itu, maka iklan itu dengan sendirinya habis, kehilangan kredibilitasnya. Kata-kata puitik nan indah, gambar-gambar menawan, dan himbauan yang inspiratif pada iklan itu menjadi tak ada artinya tatkala para pemimpin dan pejabatnya memberi teladan yang sebaliknya.

Product Advertise Itself
Dalam dunia pemasaran, kampanye yang paling ampuh adalah kampanye dimana produk memasarkan dirinya sendiri: “product advertise itself”. Ambil contoh Google. Apakah Anda pernah melihat mesin pencari Google diiklankan di TV, radio, atau koran? Mana ada! Mesin pencari Google kita pakai hampir tiap hari karena memang kemampuan mesin pencari ini luar biasa. Kita baru mengetik dua huruf saja Mbah Google langsung tahu kata kunci yang akan kita cari. Sekali lagi, product advertise itself. Produk yang bagus adalah alat pemasaran yang paling ampuh, bukan iklan.

Nah, yang kita butuhkan sekarang bukanlah kampanye iklan “Revolusi Mental” beranggaran ratusan miliar, tapi tindakan kongkrit yang merupakan wujud dari revolusi mental itu. Mengikuti prinsip piramida, tindakan kongkrit itu harus datang dari pemimpin di pucuk piramida, yaitu: presiden dan menteri; ketua MPR, DPR, DPD berikut anggotanya; gubernur, bupati, camat lurah; dst-dst. Begitu mereka memberi contoh baik, maka dengan sendirinya rakyat mengikuti.

Jadi, agar kampanyenya ampuh, seharusnya mental para pemimpin dan pejabat itu yang diperbagus terlebih dahulu. Setelah bagus baru kemudian dipromosikan ke rakyat kecil di bawah. Apakah mempromosikannya via TV, radio, atau koran? Bukan! Mempromosikannya melalui keteladanan. Keteladanan inilah yang saya sebut sebagai “produk”. Jadi kalau keteladanannya buruk, maka mau diiklankan kayak apapun pasti tak akan berhasil. Sebaliknya, jika keteladanannya bagus, maka tidak diiklankan pun akan tetap laku alias “dibeli” rakyat. Product advertise itself.

Oleh karena itu saya percaya, jika pejabat yang ada di dalam rekaman sidang MKD itu mau mengaku salah, kemudian meminta maaf kepada seluruh rakyat, dan kemudian secara legowo mengundurkan diri, maka itulah keteladanan yang dicari rakyat. Keteladanan semacam itulah yang akan mampu membentuk rakyat menjadi berakhlak dan berkarakter mulia. So, keteladanlah yang akan menciptakan revolusi mental, bukan iklan puitik beranggaran ratusan miliar rupiah.

 

Foto: www.youtube.com/watch?v=rgAQdrShz4Q

December 12, 2015   2 Comments

Customer Voice

Ada satu pelajaran yang harus dimengerti dan harus dipraktikan oleh para wakil rakyat (yang kemarin memberikan voting Pilkada tak langsung) dari sosok seorang marketer. Kualitas personal paripurna (ultimate) dari seorang marketer adalah kemampuannya mendengarkan suara-suara halus keinginan konsumen. Di dalam dunia marketing itu disebut, customer voice. Kualitas ini begitu penting sehingga saya berani mengatakan bahwa, “listening to the voice of customer is marketer’s reason for being.”

Kehebatan paripurna seorang marketer bukanlah ditentukan oleh kemampuannya dalam jualan dan menawarkan produk. Bagi saya kehebatan paripurna seorang marketer adalah kemampuannya dalam mendengarkan keinginan dan harapan konsumen, dan kemudian menerjemahkannya menjadi kebijakan, strategi, dan program yang pas untuk memenuhi keinginan dan harapan tersebut. Di dalam dunia marketing kebijakan, strategi, dan program terbaik adalah yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan konsumen. Kebijakan, strategi, dan program marketing secanggih dan sehebat apapun akan gugur ketika ia menyimpang dan mencederai konsumen.

Begitupun, kegagalan terbesar seorang marketer adalah ketika ia sudah bebal terhadap suara hati konsumen dan abai terhadapa aspirasi mereka. Kegagalan terbesar seorang marketer adalah ketika ia sudah menjadi “psikopat” yang tak lagi memiliki kepekaan dalam membaca kegelisahan dan keluh-kesah konsumen.

Untuk itulah riset konsumen (baik formal maupun informal) menjadi demikian penting dalam dunia marketing untuk mendengar dan menangkap desir-desir suara halus konsumen. Riset konsumen belakangan begitu populer dan menjadi buzzword luar biasa saat Jokowi naik ke panggung politik Pilkada DKI Jakarta dengan istilah Jawa yang cool yaitu: blusukan.

Wakil Rakyat = Marketer
Wakil rakyat haruslah punya karakter dasar seorang marketer. Seperti halnya marketer, seorang wakil rakyat haruslah selalu mendengarkan customer voice dari konstituen yang diwakilinya, yaitu rakyat. Mereka harus mampu mendengarkan keinginan dan harapan konsumen, dan kemudian menerjemahkannya menjadi kebijakan (dalam bentuk perundang-undangan) yang sesuai dengan keinginan dan harapan mereka.

Seperti halnya marketer, wakil rakyat haruslah menempatkan peran “mendengarkan suara-suara lirih konstituen” sebagai reason for being. Itu artinya, jikalau mereka sudah tak mampu lagi memerankan fungsi itu, maka secara otomatis keberadaannya patut dipertanyakan. Kalau itu terjadi, meminjam istilah Annas Urbaningrum saat divonis di pengadilan korupsi kemarin, sudah waktunya para wakil rakyat itu melakukan “sumpah kutukan” (hehehe…).

Nah, dalam konteks wakil rakyat yang harus memainkan karakter marketer, saya menjadi sedih melihat drama pengesahan UU Pilkada Jumat (26/9) dinihari. Yang saya saksikan di ruang sidang yang amat mulia di gedung DPR itu bukanlah sosok-sosok negarawan yang empati terhadap suara-suara rakyat, tapi “psikopat-psikopat” yang bebal dan abai terhadap keinginan dan harapan konstituen yang mereka wakili. Mereka berjuang mengatur strategi untuk kepentingan diri dan kelompak mereka dan dengan vulgar mencederai kepentingan dan kemauan rakyat.

Kenapa saya sebut mereka psikopat? Karena mereka sudah tak memiliki sedikitpun kepekaan mendegar customer voice. Karena mereka tak punya empati pada kegelisahan dan kegalauan rakyat. Bahkan mereka telah abai terhadap kemauan dan kepentingan rakyat. Mereka tega memperkosa kepentingan rakyat, diplintar-plintir sedemikian rupa agar mengabdi kepentingan pribadi dan golongan mereka.

Sudah sebulan terakhir ini sesungguhnya sinyal-sinyal aspirasi rakyat ini diteriakkan berbagai kalangan masyarakat mulai dari cendekiawan, akademisi, para gubernur dan walikota, LSM, mahasiswa, bahkan rakyat kecil dalam bentuk demo-demo di jalan. Ini namanya tak hanya customer voice, tapi sudah customer scream. Namun tetap saja teriakan-teriakan lantang rakyat tersebut nyaris tak terdengar oleh mereka. Telinga mereka tuli. Hati mereka tak peka. Mereka menjadi psikopat.

Politik = Building Brand
Apa jadinya jika para wakil rakyat abai terhadap customer voice? Ketika wakil rakyat mencederai kepercaaan yang diberikan rakyat dengan mengabaikan aspirasi dan keinginan mereka, maka cedera pula hubungan keduanya. Rakyat menjadi tak punya trust lagi pada si wakil rakyat. Dalam dunia marketing, trust adalah “roh” bagi pembentukan brand (brand building) produk di mata konsumen. Ketika trust sirna, maka sebuah produk tak akan dibeli oleh konsumen.

Dalam kehidupan bernegara, prinsip dasar marketing ini pun berlaku. Ketika trust si wakil rakyat sudah tak ada lagi di mata rakyat yang diwakilinya, maka mereka tak akan “dibeli” alias dipilih lagi di Pemilu mendatang. Sebaliknya, jika mereka bisa menjaga dan merawat trust tersebut, maka besar kemungkinan mereka akan dipilih lagi. Karena itu seperti halnya marketer, seorang wakil rakyat haruslah melakukan brand building dengan cara senantiasa merawat trust dari rakyat.

Duka masih menyelimuti hati saya menyusul disahkannya UU Pilkada tak langsung dua hari lalu. Tapi saya tak bisa berbuat apa-apa. Seperti halnya Annas, saya hanya bisa mengusulkan para wakil rakyat yang telah menggolkan UU tersebut menggelar “sumpah kutukan”. Agar mereka introspeksi dan cepat insyaf, untuk mengembalikan hak rakyat dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang mereka mau. Mari jangan isi DPR/DPRD kita dengan psikopat-psikopat yang mengabaikan suara rakyat.

September 27, 2014   No Comments

Jokowi atau Prabowo… Kemenangan Indonesia

Bagi saya, tak penting siapa yang bakal menang pilpres hari Rabu minggu depan, Jokowi atau Prabowo. Ya, karena sejak dua nama itu muncul ke permukaan, menyusul nama-nama capres lain yang satu-persatu berguguran karena seleksi alam, saya merasa lega. Apa lagi setelah dua capres ini saling berlomba menunjukkan jati dirinya, karakternya, kompetensinya, dan niat baiknya di mimbar debat televisi, kampanye-kampanye, blusukan-blusukan, hingga silaturahmi-silaturahmi ke tokoh-tokoh masyarakat dan agama, saya semakin bungah.

Saya bungah karena yakin siapapun yang menang di antara mereka akan berarti kemenangan besar bagi Indonesia. Kenapa saya sebut kemenangan Indonesia?

Kemenangan Indonesia #1
Pertama, karena memang dua tokoh pemimpin ini adalah dua sosok pemimpin terbaik, best of the best, dari keseluruhan stock pemimpin yang kita punya. Karena mereka merupakan yang terbaik, tentu saja keduanya layak memimpin negeri ini, dan membawa Indonesia menuju ke gerbang kesuksesan. Menjadikan Indonesia sebagai negara ampuh dan berpengaruh di dunia. [Read more →]

July 5, 2014   2 Comments

Personal Branding Keblinger

Beberapa bulan terakhir saya sering mual-mual menyaksikan polah-tingkah para caleg dan capres kita yang neko-neko untuk memenangkan kursi kekuasaan baik di DPR maupun pemerintahan. Di koran-koran, di TV-TV, di jalan-jalan, di gang-gang kampung kumuh, para caleg/capres ini berebut kavling untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat pemilih.

Di spanduk-spanduk dan baliho-baliho senyum mereka menyeringai. Mengepalkan tangan menyuarakan panji-panji kebajikan: “Berantas korupsi!!! Enyahkan kemiskinan!!! Galang persatuan!!!” Di TV-TV mereka layaknya malaikat: meyambangi kaum papa, berorasi mengenai kejujuran dan kemuliaan, menyuarakan hati bening dan keikhlasan. Di tengah banjir Jakarta mereka mengulurkan tangan dan menyumbang. Sungguh segepok kebajikan yang membikin perut awak mual. [Read more →]

February 22, 2014   9 Comments

Authentic vs Gincu

Saya sebut “authentic branding” karena senjatanya adalah authenticity. Saya sebut “gincu branding”  karena senjatanya gincu. Authenticity adalah sesuatu yang orisinil, tak dibikin-bikin, penuh kepolosan, penuh kejujuran, penuh keikhlasan, nir-rekayasa. Sementara gincu adalah lambang kepalsuan. Ya, karena dengan gincu wanita yang jelek bisa disulap menjadi cantik. Dengan gincu, yang polos menjadi menor. Dengan gincu keindahan bisa dipalsukan.

Di ranah branding politisi, saya berani berteriak: “Wahai para calon bupati, para calon walikota, para calon gubernur, para calon anggota DPR, juga tentu calon presiden, gunakanlah authentic branding”. Saya juga lantang berkoar: “Wahai para bupati, para gubernur, para anggota DPR, juga presiden, enyahkan jauh-jauh gincu branding. Enyahkan jauh-jauh kepalsuan, kemunafikan, politiking, dan perekayasaan dalam melakukan komunikasi politik dan membangun personal brand.”

Untuk menjelaskan apa itu authentic branding dan gincu branding ada baiknya saya menggunakan contoh-contoh yang gampang dan mudah dicerna. [Read more →]

December 22, 2012   9 Comments

Pilkada Jakarta: Suara Kelas Menengah

Penulis: Hasanuddin dan Yuswohady

Penentuan siapa pemenang Pilkada DKI Jakarta tinggal menunggu waktu beberapa saat saja. Genderang perang kampanye dari dua kandidat yang lolos putaran dua, pasangan Fauzi Bowo/Nachrowi Ramli dan Joko Widodo/Basuki Tjahja Purnama, telah ditabuh. Berbagai upaya dilakukan oleh dua kandidat tersebut untuk meraih simpati dan suara sebanyak-sebanyaknya dari pemilih Jakarta.

Banyak pihak melihat bahwa Pilkada Jakarta penting dalam konteks kehidupan demokrasi di Indonesia, bukan saja posisi Jakarta sebagai ibukota negara, tapi juga karena Jakarta dianggap sebagai miniatur Indonesia. Selain itu karakter pemilih Jakarta juga penting dianalisis karena memiliki keunikan dibanding daerah lain, baik dari sisi demografis, ekonomi, maupun sosial budaya.

Didominasi Kelas Menengah
Berdasarkan Sensus Penduduk BPS 2010, penduduk Jakarta diperkirakan mencapai 9,6 juta jiwa. Berbeda dengan struktur demografi daerah lain, 73% penduduk Jakarta berusia di bawah 40 tahun. Katakanlah yang memiliki hak pilih adalah yang berusia 17 tahun ke atas, maka pemilih Pilkada DKI sangat didominasi kalangan muda, yaitu 65,6% untuk penduduk yang berusia 17-40 tahun.

Dari sisi sosial ekonomi, penduduk Jakarta juga berbeda dengan karakteristik penduduk Indonesia secara umum. Bila GDP (gross domestic product) perkapita penduduk Indonesia tahun 2011 sebesar US$ 3,542, maka GDP perkapita Jakarta sebesar kurang lebih US$ 10,000. Dengan GDP perkapita sedemikian besar, maka penduduk Jakarta secara strata sosial ekonomi didominasi oleh kelas menengah. Pemilih ini rasional, tidak ideologis, dan cenderung apatis terhadap politik.

Begitu halnya dengan etnis, penduduk Jakarta juga multi-etnik. Menurut hasil sensus penduduk BPS tahun 2000, etnis Jawa di Jakarta mencapai 35,16%, Betawi 27,65%, Sunda 15,27%, dan sisanya etnik lain-lain. Dengan komposisi etnis tersebut, Jakarta merupakan rumah bagi seluruh etnis di Indonesia. Mau mencari etnis apapun di Jakarta pasti kita akan bisa mendapatkannya.

Awareness, Image, Engagement
Menghadapi putaran kedua Pilkada DKI Jakarta ini, Alfara/Center for Middle-Class Consumer Studies (CMCS) melakukan studi terkait dengan aspirasi pemilih muda dan kelas menengah di Jakarta. Studi ini bersifat independen dan tidak dibiayai oleh pihak manapun. Studi ini dimaksudkan untuk menyuburkan tumbuh kembangnya keilmuan politik berbasis riset di Indonesia.

Survei ini tidak sekedar mengukur popularitas dan elektabilitas kandidat semata, tapi juga ingin menemukan alat ukur baru yang mampu memotret performa kandidat lebih mendalam. Lebih jauh lagi survei ini juga berupaya memotret aspirasi politik kelas menengah Jakarta, karena kita tahu bahwa pemegang suara mayoritas pemilih di Jakarta adalah kelas menengah.

Survei dilakukan terhadap 250 responden dengan margin of error 6,1%. Responden berusia 17-49 tahun dengan tingkat pengeluaran rutin bulanan di luar kredit di atas Rp 1,75 juta. Wawancara terhadap responden dilakukan pada tanggal 6-12 September 2012 atau sekitar satu setengah minggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Dalam survei ini kami mengukur seberapa besar tingkat elektabilitas seorang kandidat, yang di wakili variabel Candidate Electability (CEl), dipengerahui oleh variabel-variabel Candidate Awareness (CA), seberapa kuat para pemilih mengenal kandidat. Candidate Image (CI), seberapa baik persepsi pemilih terhadap kandidat. CI diukur berdasar persepsi terhadap kualitas dan kapabilitas setiap kandidat. Candidate Engagement (CEng), mengukur seberapa kuat kedekatan hubungan antara pemilih dan kandidat.

Jokowi Unggul
Berdasarkan empat variabel tersebut terlihat jelas JOKOWI unggul di pemilih kelas menengah Jakarta. Dengan menggunakan skala 1-6, terlihat bahwa FOKE hanya bisa mendekati JOKOWI di variabel Candidate Awareness. Sementara di variabel yang lain, rentang nilai antara FOKE dan JOKOWI semakin tinggi.

Faktor kedekatan kandidat dengan pemilih menjadi faktor kunci kemenangan seorang kandidat dalam Pilkada DKI Jakarta. Dari grafik di samping terlihat bahwa variabel Candidate Engagement memiliki pengaruh tertinggi (74,1%) terhadap tingkat elektabilitas (CEl) kandidat gubernur dibanding dua indikator lainnya. Bandingkan dengan variabel Candidate Awareness yang hanya berpengaruh 10,3% dan Candidate Image yang memberi pengaruh 15,6% terhadap tingkat elektabilitas seorang kandidat.

Artinya seorang kandidat tidak cukup memiliki popularitas dan citra yang baik, tapi untuk memenangkan Pilkada Jakarta, seorang kandidat harus mampu membangun hubungan kedekatan dengan pemilih. Dari data ini saja kita bisa menyimpulkan bahwa kunci keunggulan JOKOWI adalah dia lebih berhasil membangun simpati, kedekatan, dan hubungan yang hangat dengan pemilih dibandingkan dengan FOKE.

Semakin mendekati hari H pencoblosan ternyata kelas menengah Jakarta sudah memutuskan siapa yang akan dipilih nantinya, hanya 7,77% pemilih yang belum menentukan siapa yang akan dipilih pada pencoblosan nanti. Dan dari yang sudah menentukan pilihannya, 51,81% akan memilih pasangan Joko Widodo/Basuki Tjahja Purnama dan 40,41% akan memilih Fauzi Bowo/Nachrowi Ramli.

Secara umum, persaingan antara FOKE dan JOKOWI di putaran kedua ini semakin ketat, terutama dalam memperebutkan suara kelas menengah. Masing-masing kandidat masih memiliki peluang untuk menang, perbedaan perolehan suara diprediksi akan tipis, pemenang Pilkada Jakarta ini ditentukan oleh seberapa besar kandidat mampu “membujuk” kelas menengah untuk datang ke TPS dan memilih mereka. Karena itu segala kemungkinan masih bisa terjadi sebelum pemilih memasuki TPS pada saat pemilihan berlangsung.

Hasanuddin, Chief Research Officer, Alfara

Yuswohady, Senior Researcher, Center for Middle-Class Consumer Studies (CMCS)

September 18, 2012   2 Comments

Marketing Al Amin vs. Marketing Pencitraan

Pilkada DKI putaran pertama telah lewat. Bagi saya yang menekuni bidang marketing, kemenangan Jokowi-Ahok menyimpan sebuah pelajaran berharga yang bisa kita pakai untuk berkaca. Sejak ajang pemilihan kepala negara, legislatif, dan daerah tersulap menjadi sebuah industri yang bergelimang rupiah, marketing capres/caleg/cagub-bup kepada para stakeholders-nya dimaknai secara sempit sebagai proses pencitraan (image building).

Celakanya, proses pencitraan sendiri di dunia politik telah mengalami pemerkosaan dan pembusukan. Begitu mendengar “pencitraan” maka yang keluar di benak adalah pemolesan, pembedakan, atau penggincuan. Dari caleg koruptor di mata publik dipoles menjadi malaikat. Dari capres yang aktivitas bisnisnya menyengsarakan rakyat dibedaki tebal dengan aktivitas social responsibility yang meneduhkan. Dari cagub pemarah dan suka tersingung diberi gincu merah-merona menjadi sosok murah senyum dan penyabar. Dengan pencitraan, semua bisa diperoleh secara instan asal ada duit. Kalau sudah begitu lalu marketing disalahartikan sebagai pembohongan publik. [Read more →]

July 21, 2012   5 Comments

Brand Politisi

Beberapa bulan terakhir ini banyak brand para politisi yang gonjang-ganjing, flop. Sebabnya kita semua tahu, nggak jauh-jauh dari urusan korupsi, sogok-menyogok, penyalahgunaan wewenang, hingga politik uang. Yang sedang hot tentu saja kasus korupsi dan sogok-menyogok Wisma Atlet Sea Games. Politisi-politisi ternama tersangkut: Nazaruddin, Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh, Andi Malarangeng, I Wayan Koster, dan lain-lain.

Di antara para politisi selebritas itu ada yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, ada yang belum, tapi oleh publik sudah dihakimi  menjadi “tersangka”, “terdakwa”, bahkan sudah divonis “bersalah”. Dan celakanya, wisdom of crowd itu sudah dianggap sebagai kebenaran umum, tanpa si politisi mampu menangkalnya. Siapa bisa mengalahkan hegemoni opini publik? [Read more →]

February 18, 2012   2 Comments