Sharing Economy

Sharing Economy in the Pandemic

by yuswohady February 19, 2021

Akhir bulan Februari ini saya berencana akan meluncurkan buku baru berjudul Corona Kills Everything. Ada 50 produk, bisnis, dan kebiasaan lama yang “dibunuh” oleh COVID-19.

Beberapa contohnya adalah airlines, hotel, taxi dan ojol, konser musik, MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition), bioskop, hingga cruise.

Salah satu yang dibunuh COVID-19 adalah sharing economy.

Ironis memang, karena sebelum pandemi datang, sharing conomy telah mendisrupsi begitu banyak bisnis konvensional. Namun di era pandemi, kini justru sharing economy didisrupsi oleh COVID-19.

“From Disruptor to Disrupted by COVID-19″

Lima tahun yang lalu sharing economy berjaya mendisrupsi satu-persatu industri. Namun itu cerita lama. Begitu pandemi datang, satu-persatu perusahaan yang menggunakan model bisnis sharing economy berguguran dan struggle di tengah-tengah ancaman wabah.

Dulu gagah perkasa mendisrupsi industri demi industri, namun kini didisrupsi oleh COVID-19.

Wajar saja, karena by-default model bisnis sharing economy tidak kompatibel dengan kondisi pandemi.

Kenapa? Karena ide dasar sharing economy adalah collaborative consumption, yaitu menggunakan sumberdaya yang ada bisa mobil-motor (Uber-Gojek), akomodasi (Airbnb), tempat bekerja (WeWork), bahkan pakaian (Rent the Runaway) untuk digunakan secara bersama-sama (sharing). Sifatnya yang “high touch, human-to-human contact and interactions” tak lagi fit dengan pandemi.

Sebelum COVID-19 datang, ide itu sangat keren (“access is matter than ownership“) karena bisa menghemat sumberdaya dan sangat environmentally-friendly. Namun kini, ide tersebut menjadi kurang relevan karena untuk mengurangi risiko terinfeksi virus, konsumen justru menjauhi pemakaian barang secara bersama-sama/berbagi.

Awalnya ide ini merupakan asset, namun kini berbalik menjadi liability.

Keterpurukan ini terutama terjadi untuk bisnis-bisnis berbasis sharing economy yang memberikan layanan dengan aktivitas fisik intens seperti ridesharing, commuting, dan travel/leisure.

Saat ini bisnis berbasis sharing economy menghadapi tiga disrupsi yang membuat sustainability mereka kian berar.

Pertama, market-based disruptions yang datang dari persaingan yang mematikan. Kedua, non-market disruptions yang datang dari regulator karena di berbagai negara memang model bisnis ini belum ada skema regulasinya. Ketiga, Black Swan disruptions yang datang dari bencana pandemi.

Di antara tiga disrupsi tersebut Black Swan disruption yang disebabkan pandemi adalah yang paling kritis dan mematikan.

Dalam kondisi ekonomi yang bagus saja perusahaan seperti Uber, Airbnb, atau WeWork tak mampu mendulang untung, apalagi dalam kondisi resesi yang bakal berkepanjangan akibat pandemi.

Pasalnya, sebelum pandemi bisnis berbasis sharing economy ini mendapat kemewahan karena menjadi “investor darling” yang terus mendapatkan suntikan easy money miliran dolar walaupun hampir seluruhnya merupakan loss-making business.

Pertanyaannya, apakah venture capitalist seperti Masayoshi Son akan mau terus-terusan sabar menunggu dan setia menanamkan duitnya ke bisnis yang kini kian dalam terbelit masalah keuangan akibat pandemi? Seberapa kuat dan seberapa lama para investor itu akan mau terus merugi?

Ini adalah pertanyaan eksistensial bagi perusahaan-perusahaan berbasis sharing economy.

Yang jelas, di era pandemi bonansa “bakar duit” bagi bisnis sharing economy telah lewat. Dan masa-masa paceklik telah datang, dimana di satu sisi bisnis kian sulit oleh krisis pandemi; dan di sisi lain, investor makin “kejam” menagih dividen keuntungan.

February 19, 2021

Cultureless Organization

by yuswohady November 25, 2017

Searching di medsos, beberapa bulan terakhir saya makin sering mendapati konsumen yang mengeluhkan layanan taksi online.

Keluhannya macam-macam: mulai dari sopir yang tak hapal rute jalan sehingga harus terus-menerus tanya ke penumpang; mobil yang tidak standar; sopir yang pilih-pilih dan seenaknya membatalkan order; kondisi dalam mobil yang jorok; tertangkap polisi karena larangan ganjil-genap; sopir yang tidak ramah, hingga yang paling parah yaitu percobaan perkosaan”.

Karena semakin banyaknya kasus kegagalan layanan oleh taksi online, kini mulai banyak konsumen yang kembali ke taksi konvensional khususnya Blue Bird. Dan kini mulai terjadi segregasi positioning antara dua pemain ini.

Taksi konvensional seperti Blue Bird atau Express makin kuat memiliki positioning seperti: “sopirnya hapal jalan”, “mobilnya standar dan bersih”, atau “tak pernah membatalkan order”. Sementara taksi online kuat dipersepsi sebagai taksi yang “pilih-pilih penumpang”, “merepotkan penumpang karena kebingungan memilih jalan”, atau “sering tertangkap di jalur ganjil-genap”.

Kalau mau diurut, sumber dari seluruh kegagalan layanan taksi online tersebut ujung-ujungnya akan mengerucut ke satu faktor yaitu orang (sopir). Ya, karena untuk sebuah jasa seperti taksi, memang orang merupakan faktor yang amat krusial. Dan bicara orang, maka faktor penentu kesuksesan organisasi terletak pada budaya kerjanya (corporate culture).

Culture Is (Still) the Key
Pada saat taksi online sedang euforia sekitar dua-tiga tahun lalu, kita semua terkesima oleh keajaiban teknologi digital bernama: platform berbagi (sharing platform). Teknologi yang identik dengan jargon “disruptive” ini diyakini akan merevolusi layanan taksi di tanah air. Platform ini juga diyakini akan menjadi “malaikat pencabut nyawa” bagi perusahaan tradisional yang ogah berubah.

Segudang keunggulan platform ini menjadi buzzword yang begitu massif menghiasi media. Mulai dari harga yang super murah, cara pemesanan yang super convenient cukup dengan beberapa pencetan jari, atau sopir yang piawai karena dibekali teknologi GPS yang super canggih.

Buzzword ini bekerja sangat efektif sehingga migrasi massal konsumen terjadi dari taksi konvensional ke taksi online. Dan ramalan pun bermunculan, layanan taksi konvensional akan bangkrut dalam 3 tahun ke depan karena ditinggalkan oleh konsumen.

Kala itu saya terheran-heran, bagaimana bisa corporate culture yang begitu kokoh dimiliki para sopir Blue Bird dan dibangun puluhan tahun bisa begitu mudah ditumbangkan oleh sebuah keajaiban teknologi.

Dalam diskursus teori manajemen, teknologi (secanggih apapun itu) memiliki peran periferal (baca: pinggiran) karena fungsinya hanyalah sebagai “enabler”. Faktor kesuksesan sesungguhnya sebuah organisasi terletak pada orang dan budaya kerjanya.

Ribuan studi selama puluhan tahun telah mengonfirmasi hal ini: mulai dari Schein (1980an), Kotter (1992), hingga Collins-Porras (1994). GE dengan Jack Welch sebagai legendary CEO-nya dianggap sebagai ikon kesuksesan perusahaan karena kekuatan budaya korporasinya yaitu: GE Values.

Lalu, apakah dengan munculnya kecanggihan teknologi seperti sharing platform, budaya perusahaan kini tidak mempan lagi sebagai elemen inti kesuksesan organisasi? Apakah di era disrupsi digital budaya perusahaan tak relevan lagi? Inilah yang saya ragukan.

Cultureless
Sharing platform seperti yang dimiliki Grab, Gojeg, atau AirBnB menciptakan sebuah entitas organisasi baru yang saya sebut: cultureless organization. Organisasi tanpa budaya kerja. Sebenarnya istilah ini kurang tepat, karena setiap organisasi pasti punya budaya perusahaan, seburuk apapun budaya tersebut.

Istilah itu saya pilih untuk menunjukkan betapa sulitnya pembentukan budaya perusahaan dilakukan melalui sebuah platform teknologi yang menempatkan karyawan sebagai “alat produksi”, bukan sebagai “manusia seutuhnya”.

Perusahaan seperti Uber atau Grab memiliki keunggulan tak tertandingi dibanding taksi konvensional karena asset-light, overhead-nya bisa dipangkas serendah mungkin. Ya, karena mereka tak perlu memiliki sopir atau kendaraan. Itu sebabnya mereka bisa memangkas harga semurah mungkin yang membuat taksi konvensional tak mampu bersaing lagi.

Namun platform tersebut memiliki kelemahan mendasar karena tak mampu membentuk budaya perusahaan kokoh seperti halnya perusahaan konvensional. Kenapa? Karena esensinya membangun budaya perusahaan membutuhkan “human interaction” yang menempatkan karyawan sebagai manusia seutuhnya. Bukan semata “technology interaction” yang menempatkan karyawan sebagai “robot” dan economic animal.

Membangun budaya di dalam organisasi membutuhkan interaksi personal antar karyawan, pendekatan emosional, pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi mereka, sikap saling pengertian, spirit kebersamaan dan sense of family, sikap saling percaya, dan sentuhan hati dan cinta. Budaya organisasi dibangun dengan pendekatan “heart” (emosional), bukan sebatas “head” (rasional): bukan semata bermotif uang (economic), tapi nilai-nilai luhur (values).

Di dalam organisasi yang memiliki strong culture karyawan membentuk sebuah “keluarga besar” dimana antar mereka tercipta nilai-nilai bersama (shared values) dan perilaku sama (common behavior) yang menyatukan mereka. Shared values dan common behavior inilah yang menjadi pondasi kesuksesan organisasi dalam bentuk layanan yang lebih baik, inovasi tiada henti, atau organisasi yang adaptif merespons perubahan.

Nah, inilah sesungguhnya yang membedakan taksi konvensional seperti Blue Bird dengan taksi online? Blue Bird memiliki shared values dan common behavior kokoh yang dibangun selama puluhan tahun. Sementara taksi online tidak.

Kenapa? Karena para sopir taksi online bekerja sendiri-sendiri tanpa ikatan sebagai sebuah “keluarga besar” yang penuh keteduahan. Hubungan manajemen pemilik aplikasi dengan para sopir bersifat transaksional, dimana kepentingan satu-satunya adalah uang. Tak heran jika setiap kali ada persoalan, penyelesaiannya adalah dengan berdemo.

Antar karyawan tak ada sense of family, tak ada hubungan kekeluargaan, tak ada koneksi personal, tak ada kebersamaan, tak ada trust dan saling pengertian, dan tak ada cinta di antara mereka seperti halnya organisasi konvensional. Dengan kontrol sebuah aplikasi mereka bekerja secara individualistik, layaknya robot. Para sopir itu layaknya “free rider” yang bekerja dengan satu motif: uang.

Singkatnya, mereka tak memiliki shared values dan common behavior. Mereka cultureless.

Di era digital disruption saat ini, saya masih percaya 1000% bahwa manusia adalah faktor kunci kesuksesan. “Technology isn’t everything, people are”.

November 25, 2017

Pariwisata Kerakyatan

by yuswohady October 1, 2016

Beberapa waktu lalu saya berkunjung ke desa wisata Geopark Ciletuh Sukabumi untuk memberikan workshop branding kepada para wirausahawan desa (villagepreneur) dari beberapa desa di kawasan wisata tersebut. Selama dua hari mengisi workshop saya dan teman-teman rombongan tinggal di rumah salah satu penduduk yang “disulap” menjadi sebuah homestay yang memang secara khusus disewakan untuk para wisatawan yang datang.

Belasan homestay di desa wisata tersebut dikoordinir oleh PAPSI (Paguyuban Alam Pakidulan Sukabumi) sebuah komunitas masyarakat lokal yang secara swadaya mempromosikan dan melestarikan wisata Geopark Ciletuh. Agar memiliki atraksi yang menarik, komunitas yang menghimpun pemuda desa ini mengembangkan paket wisata petualangan menggunakan kendaraan offroad di Geopark Ciletuh. Mereka menggunakan website untuk memasarkan paket tersebut.

Agar dapat memberikan pelayanan yang baik, PAPSI membina para penduduk desa yang rumahnya dijadikan homestay dengan memberikan beragam keterampilan seperti: bagaimana mempercantik kamar, standar kebersihan, menyajikan sarapan untuk tamu, pelayanan konsumen, dan sebagainya. Tujuannya, agar homestay yang mereka kelola bisa memberikan pelayanan ala hotel kepada para wisatawan.

Sejak obyek wisata Geopark Ciletuh ramai dikunjungi wisatawan tiga tahun terakhir, ekonomi desa-desa di sekitarnya mulai menggeliat. Kegiatan ekonomi bertumbuh dan masyarakatnya mulai kreatif menangkap peluang yang muncul para wisatawan yang datang. Salah satunya adalah layanan homestay yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat di bawah koordinasi PAPSI tersebut.

Homestay = Ekonomi Kerakyatan
Bagi saya homestay adalah “magic word” kalau kita bicara mengenai pariwisata dan keterkaitannya dengan ekonomi kerakyatan. Pariwisata dan ekonomi kerakyatan? Apa hubungannya?

Sudah banyak kita tahu bahwa sektor pariwisata memiliki multiplier effect yang sangat luas. Kedatangan para wisatawan di Geopark Ciletuh di atas misalnya, menimbulkan kegiatan berbagai sektor ekonomi di desa seperti perhotelan, restoran, transportasi lokal, layanan paket wisata lokal, produk kerajinan lokal, produk makanan-minuman lokal, dan lain sebagainya. Akibatnya semua kalangan di desa sekitar obyek wisata menerima “tetesan rezeki” yang dibawa oleh si wisatawan. Kehadiran obyek wisata akan menggeliatkan perekonomian desa secara luas.

Nah, homestay adalah sebuah model pengembangan pariwisata yang berbasis kerakyatan karena melibatkan masyarakat lokal untuk ikut menikmati tetesan rezeki dari wisatawan yang datang. Alih-alih membangun hotel magrong-magrong yang dibiayai dan dimiliki investor kakap dari Jakarta, konsep homestay memungkinkan masyarakat lokal ikut menikmati rezeki yang dibawa oleh wisatawan. Sehingga majunya sebuah obyek wisata akan berkait langsung dengan kemakmuran masyarakat lokal secara merata. Kalau sudah begini maka sektor pariwisata menjadi kandidat paling sempurna untuk menjadi “mesin pemerataan” pembangunan. Pariwisata yang berpihak pada ekonomi kerakyatan inilah yang saya sebut “pariwisata kerakyatan”.

Ketika investor besar dari Jakarta yang bermain, (dengan hotel, mal, theme park, water boom, atau mal yang serba raksasa dan mewah) maka sebuah obyek wisata memang lebih kinclong dan maju begitu cepat. Tapi pola ini jelas tak berpihak kepada masyarakat lokal. Memang di tangan investor kakap obyek wisata tersebut tumbuh super cepat, tapi pertumbuhan yang cepat itu tidak serta-merta diikuti kemakmuran masyarakat lokal.

Alih-alih memajukan masyarakat lokal, pengembangan obyek wisata tersebut justru menjadi mesin penghisapan kemakmuran dari masyarakat miskin desa ke orang-orang kaya di Jakarta. Dengan kata lain, pengembangan pariwisata model ini bersifat ekseklusif dan “tercerabut” dari masyaraktnya.

Ekonomi Berbagi
Konsep pariwisata kerakyatan di atas akan semakin cantik jika dikoneksikan dengan platform ekonomi berbagi (sharing economy) yang sekarang sedang menggeliat. Idenya kira-kira seperti Gojek atau AirBnB. Kalau masyarakat lokal pemilik homestay di seluruh Tanah Air menggabungkan diri di dalam sebuah platform berbagi (sharing platform), maka secara bersama-sama mereka bisa memasarkan layanan homestay mereka ke seluruh dunia.

Secara umum model bisnisnya mirip dengan AirBnB, namun prinsip kepemilikannya agak berbeda. Kalau AirBnB dimiliki oleh segelintir investor besar di Silicon Valley, maka platform berbagi ini dimiliki oleh seluruh pemilik homestay, misalnya dalam bentuk koperasi. Atau bisa juga platform berbagi tersebut dibangun dan dikuasai negara dan bisa dimanfaatkan oleh para pemilik homestay secara cuma-cuma. Artinya platform tersebut menjadi public good yang bisa diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat.

Dalam rubrik ini beberapa bulan lalu saya pernah menyebut bahwa platform berbagi memiliki prospek untuk menjadi platform pemerataan kemakmuran. Syaratnya cuma satu, yaitu jika platform itu dimiliki, digunakan, dan dikelola oleh para pemain yang terlibat di dalamnya. Gojeg atau Uber misalnya, seharusnya bukan dimiliki oleh segelintir investor super kaya, tapi dimiliki oleh tukang-tukang ojek atau sopir-sopir taksi yang bergabung di dalamnya.

Dengan model platform berbagi maka pertumbuhan serta-merta akan diikuti dengan pemerataan, karena rezeki yang didapat langsung dinikmati oleh tukang ojek, sopir taksi, atau pemilik homestay. Kalau sudah begitu maka platform ini bisa menjadi enabler terwujudnya ekonomi kerakyatan seperti divisikan oleh Bung Hatta.

Sektor pariwisata bakal menjadi sektor unggulan ekonomi kita menyusul meredupnya sektor migas. Karena itu sektor ini harus dikembangkan dengan cermat, tak hanya sebagai “mesin pertumbuhan”, tapi juga “mesin pemerataan”. Tentu saja homestay adalah contoh kecil saja dari model pengelolaan sektor pariwisata yang berbasis pemerataan kemakmuran dan berpihak pada masyarakat kecil. Beragam model lain bisa dikembangkan dengan prinsip-prinsip dasar yang sama.

Mari kita wujudkan bersama pariwisata yang berkerakyatan.

Sumber foto: media.viva.co.id

October 1, 2016

Sharing Economy dan Koperasi

by yuswohady March 26, 2016

Salah satu manfaat sosial terpenting dari sharing economy adalah penciptaan wirausahawan individu (“individual entrepreneurs” atau sering juga disebut “micro-entrepreneurs”) melalui sebuah platform kolaborasi untuk mengubah aset menganggur (idle assets) menjadi layanan bernilai tinggi. Dalam kasus Gojek, wirausahawan individu itu adalah para pengojek yang bergabung dengan Gojek. Dalam kasus AirBnB, mereka adalah para pemilik rumah kosong atau kos-kosan yang memanfaatkan situs Airbnb.com.

Banyak dari mereka awalnya menganggur, namun berkat platform berbasis aplikasi itu mereka kemudian bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan layak. Mereka mejadi self-employeed tanpa harus ribet mengurus ijin PT atau menyewa kios di Tanah Abang yang harganya selangit. Cukup menjadi anggota Gojek atau mendaftar di situs Airbnb.com, mereka bisa langsung “buka lapak” menawarkan jasanya melalui aplikasi.

Karena itu tak bisa dipungkiri, di tengah membludaknya pengangguran di negeri ini, plaform sharing economy menjadi “dewa penyelamat” bagi rakyat kebanyakan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak.

Perusahaan Rakyat
Saya menyebut perusahaan berbasis platform sharing economy sebagai “perusahaan rakyat” (people’s company). Kenapa? Karena perusahaan seperti Gojek, Uber, atau AirBnB mempekerjakan “rakyat kebanyakan” dengan pola kemitraan bagi hasil yang saling menguntungkan dengan pemilik platform. Pemilik platform memberikan tools yang memudahkan wirausahawan individu (pemilik motor, mobil, atau rumah kosong) menemukan konsumen, dan ketika terjadi transaksi, hasilnya dibagi berdua secara adil.

Dengan kemitraan semacam itu, potensi kewirausahaan rakyat mendadak menggeliat dan berpotensi menghasilkan kemakmuran yang lebih merata. Di dalam platform berbagi ini terjadi hubungan kemitraan bapak-anak angkat antara usaha besar (pemilik platform) dengan usaha kecil (wirausahawan individu). Menggunakan istilah pak David Marsudi pendiri D’Cost, pemilik platform di sini memainkan peran strategis sebagai “distributor rejeki”. Ketika Gojek atau Grab maju, maka dengan sendirinya para wirausahawan individu yang dinaunginya akan ikutan maju dan makmur. Pertumbuhan dengan sendirinya diikuti dengan pemerataan kemakmuran.

Dengan model bisnis semacam ini, maka platform sharing economy berpotensi menjadi model ekonomi alternatif yang lebih manusiawi dan beradab dibanding sistem kapitalisme yang selama ini kita adopsi. Kita tahu bersama bahwa sistem kapitalisme telah gagal total karena telah menghasilkan kerusakan akhlak (materialisme, egoisme, ketamakan), ekonomi (krisis 1929, 1998, 2008), sosial (ketimpangan kaya-miskin) dan lingkungan (pemanasan global). Sistem kapitalisme harus dirusak secara kreatif (creative destruction) untuk menghasilkan sistem yang lebih baik.

Public Good
Pertanyaannya, dengan sistem yang selama ini ada, apakah mekanisme solutif seperti yang saya gambarkan di atas bisa berlangsung? Saya ragu sejauh Gojek, Grab, atau AirBnB masih dimiliki oleh kaum kapitalis. Ketika platform sharing economy masih dimiliki dan dioperasikan oleh organisasi kapitalis, maka platform tersebut akan diposisikan sebagai mesin keuntungan (profit machine), bukan sebagai alat distributor rezeki (wealth distribution).

Dengan posisi semacam itu maka keuntungan ekonomi dari ekosistem ini akan disedot oleh pemilik modal (investor) bukan untuk kemanfaatan rakyat banyak (wirausahawan individu dan konsumen pemakai layanan). Kita ketahui bersama, kehadiran Gojek, Uber, Grab, AirBnB di tanah air tak ada urusan dengan penciptaan lapangan kerja atau pemerataan kemakmuran. Perusahaan-perusahaan itu hadir di sini untuk memanfaatkan pasar Indonesia yang lukratif dengan memanfaatkan tukang-tukang ojek kita, pemilik-pemilik mobil nganggur, pemilik-pemilik rumah kosong, dan tentu jutaan konsumen kita. Tujuannya sangat jelas untuk mendapatkan massa konsumen sebanyak mungkin dan ujung-ujungnya menghasilkan valuasi saham setinggi langit di bursa dunia.

Di tingkat dunia kini masih muncul perdebatan apakah platform sharing economy ini dimasukkan dalam kategori public good. Public good seperti jalan, jembatan, internet, World Wide Web, GPS (juga mungkin nantinya Google) seharusnya dikelola atau setidaknya diatur penggunaannya oleh negara agar tidak dimanfaatkan oleh free rider pencari keuntungan. Dengan menjadi domain publik maka bisa dipastikan operasi platform sharing economy seperti Gojek atau Grab akan diakomodasikan untuk kepentingan rakyat kebanyakan, bukan untuk segelintir pemilik modal.

Koperasi
Melihat potensi platform sharing economy sebagai alat strategis untuk mendistribusi kemakmuran, kita teringat pesan Bung Hatta mengenai koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Seharusnya model bisnis sharing economy bisa menjadi eksperimen mutakhir untuk mewujudkan cita-cita bung Hatta. Platform sharing economy seharusnya bisa menjadi miniatur dari ekonomi kerakyatan seperti divisikan Bung Hatta.

Untuk mewujudkannya platform sharing economy harus dimiliki dan dioperasikan oleh para wirausahwan individu (tukang ojek, pemilik mobil, pemilik rumah) dalam sebuah wadah koperasi. Dengan format koperasi maka platform ini betul-betul dikelola oleh dan untuk wirausahawan individu yang tergabung di dalamnya, di samping tentu untuk memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai konsumen. Di sini negara harus hadir untuk bernegosiasi dengan perusahaan global pemilik platform untuk secara bertahap mengakuisisi kepemilikan dan kemudian dalam jangka panjang mengalihkannya ke koperasi.

Menyusul demo pekan ini, pemerintah kini sedang sibuk menyusun payung regulasi untuk mengatur keberadaan platform sharing economy di sektor transportasi. Saya berharap pemerintah dan DPR tak hanya melihat regulasi tersebut sebatas aspirin yang meredam sesaat teriakan masyarakat. Pemerintah harus mengkaji arus besar sharing economy ini secara menyeluruh dan menjadikannya momentum untuk menghidupkan kembali spirit kerakyatan Bung Hatta dengan mencangkokkan sistem koperasi ke dalamnya.

Sebagai sebuah bangsa, kita sudah bosan dijajah pihak asing. Ratusan tahun kita dijajah Belanda untuk diambil rempah-rempah dan hasil buminya. Tak lama merdeka, di bawah kepemimpinan Suharto kita kemudian “dijajah” perusahaan multinasional yang perlahan tapi pasti menguasai beragam sektor industri (dari bank, telekomunikasi, pertambangan, otomotif, hingga konsumer). Ketika internet hadir, gelombang kapitalis global pun berebut masuk ke Indonesia untuk memodali start-up yang kelak bakal mendominasi jagat e-commerce Indonesia. Kita tak mau gelombang besar sharing economy sekarang ini (sekali lagi) menjadi ajang perburuan kapitalis global untuk mengekploitasi negeri ini. Kita tak mau negeri ini kian tergerus kemandirian ekonominya. Negara harus hadir melawannya.

Sumber gambar: collaborativeconsumption.com

March 26, 2016

Wetizen

by yuswohady March 11, 2016

Merebaknya sharing lifestyle atau collaborative lifestyle menghasilkan “mahluk baru” yang saya sebut “Generasi We” atau biar pendek saya sebut “Wetizen”. Wetizen adalah generasi yang peduli. Peduli akan kian kurusnya bumi oleh kerakusan manusia dalam mengonsumsi sumberdaya. Kepedulian ini memicu konsep sharing economy atau collaborative consumption yang marak 10 tahun terakhir. Konsep ini memicu kesadaran untuk berbagi sumberdaya untuk mengurangi eksploitasi berlebihan terhadap bumi yang kita diami.

Berkat konsep ini penggunaan sumber daya yang ada bisa menjadi lebih irit dan efisien karena dipakai bersama melalui inovasi-inovasi platform berbasis sharing. Generasi masa depan adalah generasi WE (wetizen) yang peduli, bukan generasi ME (metizen) yang selfish. Bagaimana prospek wetizen di Indonesia? Kantor saya Inventure mencoba membuat kajian mengenai hal ini. Berikut ini ringkasannya.

Disownership Is the New Normal
Di era konsumsi kolaboratif, wetizen melihat bahwa kepemilikan terhadap sesuatu barang sudah tidak terlalu penting lagi. Gaya hidup berkolaborasi (collaborative lifestyle) mereka anggap lebih modern, beradab, dan keren cool. Semua menjadi lebih murah, efisien, ramah bumi. Budaya konsumsi “share, not own” ini akan kian massif tanah air. Wetizen tak usah membeli CD/DVD, cukup langganan iTunes atau Netflix. Mereka tak perlu punya mobil sendiri, kita bisa naik Gojek atau Uber. Bahkan bekerja pun tak harus punya kantor sendiri, wetizen bisa berbagi ruang dengan pekerja lain. Bagi wetizen: sharing is the new buying, disownership is the new normal.

The New Face of “Saweran”
Crowdfunding marak di tanah air. Sharing platform memungkinkan kita menggalang dana untuk merealisasikan proyek impian. Tak ketinggalan dari negara maju, para wetizen di Jakarta dan kota-kota besar lain di tanah air, berlomba menginisiasi corwdfunding untuk mewujudkan proyek-proyek bersama baik untuk tujuan profit maupun non-profit.

Beberapa proyek crowdfunding dibesut oleh para wetizen tanah air seperti Kitabisa, Wujudkan, dan Ayopeduli. Semua mengemban misi yang sama, yaitu memudahkan wetizen mengakses dana dari masyarakat luas yang tertarik atau ingin menjadi bagian dari mimpi, ide, dan harapan mereka. Crowdfunding bakal marak di tanah air karena by-default kita adalah budaya masyarakat kita adalah komunal yang suka saling tolong-menolong dan gotong-royong. Ingat, crowdfunding itu Indonesia banget!

Working Alone Sucks!!!
Bagi para wetizen bekerja kini tak lagi harus di kantor. Padatnya lalu-lintas dan mobilitas yang semakin tinggi membuat mereka kini bisa bekerja di mana saja. Beberapa perusahaan bahkan sudah tidak mewajibkan para karyawannya ngantor setiap hari. Karenanya mereka membutuhkan tempat yang representatif untuk bekerja selain di kantor.

Solusinya adalah co-working space. Co-working space memfasilitasi freelancers, entrepreneurs, atau karyawan perusahaan untuk berbagi peralatan, ide, dan pengetahuan. Di Jakarta sudah banyak proyek co-working space seperti Comma, Conclave, Workout, Code, dan Jakarta Digital Valley. Untuk bengkel kerja (workshop) berbagi atau makerspace pun kini mulai bermunculan seperti Indoestri, Makedonia atau Crazy Hackerz.

Peer-to-Peer Solutions for Traffic Chaos
Apa solusi kemacetan kronis di Jakarta? Salah satunya adalah platform berbagi kendaraan via komunitas. Komunitas Nebengers mengambil peran ini. Komunitas ini mempertemukan para pengguna motor atau mobil yang punya kursi kosong dengan orang yang ingin menebeng dengan kesepakatan share tertentu, win-win solution. Dalam versi yang komersial, muncul Gojek, Uber dan Grab mengusung platform yang sama/mirip. Kini wetizen semakin meminati model transportasi ini, karena lebih murah dan efisien. Sebuah solusi cespleng bagi Jakarta yang macetnya minta ampun.

More Experiential Shared Space
Sharing lifestyle juga marak di dunia travelling dan hospitality. Traveller dengan bujet cekak (backpacker) kini mulai ramai memanfaatkan platform seperti Airbnb atau Counchsurfing untuk mendapatkan akomodasi murah sekaligus mencari pengalaman baru yang berbeda dari menginap di hotel. Layanan ini kini mulai marak digunakan oleh para wetizen di tanah air. Bagi mereka, menginap di hotel adalah biasa dan boring, menginap via Airbnb lebih experiential, cool, dan karena itu lebih bisa dipamerkan ke teman-teman.

When Access Is Greener Than Ownership
Para wetizen penikmat musik sudah tak lagi mendengarkan musik dalam bentuk rilisan fisik. Mereka kini tak perlu lagi harus membeli atau memiliki album musik secara penuh. Melalui iTunes atau Spotify misalnya, mereka cukup berlangganan setiap bulan untuk bisa mendengarkan koleksi jutaan lagu. Hal ini tentu lebih menguntungkan daripada harus membeli per album. Dengan platform yang sama, Netflix juga hadir untuk para penggemar film. Menonton film dan serial favorit cukup melalui layanan dengan harga terjangkau ini daripada harus membeli DVD bajakan.

Towards a Sustainable Co-housing Community
Seiring tumbuhnya kelas menengah dengan pendapatan yang semakin meningkat, kebutuhan memiliki rumah tak terelakkan lagi. Namun, dengan harga properti yang setiap tahun naik gila-gilaan, mendapatkan hunian di lingkungan yang nyaman dan akses yang terjangkau semakin susah didapatkan. Hal ini menimbulkan inisiatif co-housing di kalangan para wetizen.

Secara umum, konsep co-housing adalah membuat sebuah komunitas yang dibentuk berdasarkan rencana bangun-lingkungan-hunian yang akan dinikmati bersama. Komunitas ini merencanakan klaster hunian bersama-sama, mulai dari mencari lahan/lokasi yang cocok, desain arsitektur, hingga pendanaan. Di Jakarta, beberapa co-housing community sudah terbentuk, salah satunya diinisiasi oleh DFhousing. Komunitas ini juga telah melebarkan sayap hingga Surabaya dan Yogyakarta. Ke depan platform co-housing dapat menjadi gaya hidup baru serta solusi dalam membantu pemerintah memaksimalkan ruang kota.

Connecting the Learning Enthusiasts
Selain bekerja, kini belajar pun bisa di mana saja, tak harus di sekolah atau institusi formal. Kini mulai banyak wetizen dari kalangan profesional yang ingin berbagi pengetahuan atau pengalamannya. Banyak juga yang ingin belajar atau diajar. Kedua needs ini dipertemukan dalam platform berbagi (learning sharing platform). Komunitas belajar marak di seantero tanah air seperti Akademi Berbagi, Komunitas Memberi, Kelas Inspirasi, dan sebagainya. Konsep kelasnya sangat sederhana dan efisien. Komunikasi dan pendaftaran cukup melalui media sosial. Tempat belajarnya memanfaatkan ruang-ruang yang luang di kafe atau kantor. Semua serba efisien dan dijalankan dengan semangat social entrepreneurship.

*Ditulis bersama Farid Fatahillah, peneliti di Inventure – http://www.inventure.id. Sumber foto: www.linkedin.com

March 11, 2016

“Brand Rakyat”

by yuswohady December 19, 2015

Go-jek dilarang! Kabar mengenai pelarangan layanan ojek online oleh Menteri Perhubungan itu mengagetkan kita semua pekan ini. Dalam sekejab para tukang ojek pun bereaksi keras. “Pemerintah tega banget. Kalau melarang, ini sama saja memutus rezeki banyak orang… Sebulan saya dapat minimal Rp 3 juta dari hasil nge-gojek. Kan lumayan besar untuk menyambung hidup,” kata Anang seperti dilaporkan Republika.

Tak hanya tukang ojek yang kebakaran jenggot, praktis semua pihak menolak dan marah dengan keputusan Menteri Perhubungan tersebut. Mulai dari operator ojek online, netizen di Facebook dan Twitter, petisi di change.org, anggota DPR, bahkan Presiden. “Nanti siang saya akan panggil Menteri Perhubungan,” ujar Jokowi di Istana Bogor, Jumat (18/12). Menyusul pertemuan Jokowi dengan Menteri Perhubungan, akhirnya diputuskan kebijakan tersebut dicabut.

“Brand Rakyat”
Fenomena “kemarahan rakyat” terhadap keputusan pemerintah melarang layanan ojek online menarik dilihat dari sisi pemasaran dan branding. Mana ada masyarakat luas berbagai lapisan dari tukang ojek hingga presiden menjadi advocator bagi brand hebat seperti Go-jek? Belasan tahun mengamati dunia pemasaran di Indonesia, belum pernah saya mendapati sebuah brand dibela habis-habisan oleh konsumen dan stakeholders-nya seperti terjadi pada Go-jek.

Inilah yang dalam dunia pemasaran disebut sebagai brand advocacy atau brand evangelism. Dalam berbagai kesempatan seminar, saya sering mengatakan bahwa brand evangelism adalah capaian tertinggi dari sebuah brand. Inilah puncak kehebatan sebuah brand. Di sini brand tak hanya sebatas dikenal, memiliki image yang kuat, atau diloyali konsumen, tapi lebih jauh lagi juga dibela habis-habisan hingga ke titik darah penghabisan oleh si konsumen.

Contoh klasik brand evangelism terjadi pada Harley Davidson dan Apple. Dua brand hebat ini dikenal memiliki konsumen (lebih tepat disebut pengikut) yang fanatik. Konsumen Harley Davidson misalnya, bangga luar biasa saat menggunakan baju kebesaran Harley (kepala diikat, baju hitam lengan buntung, sepatu boot) atau mentato lengan dan jidatnya dengan logo Harley. Tak hanya itu, saking fanatiknya, si konsumen bisa marah besar jika orang lain misalnya, menjelek-jelekkan atau mem-bully brand.

Nah, Seperti halnya Harley Davidson dan Apple, Go-jek dibela habis-habisan oleh konsumennya baik si tukang ojek maupun pengguna ojek. Bedanya, kalau konsumen Harley Davidson dan Apple berasal dari kalangan atas, konsumen Go-jek adalah rakyat kebanyakan. Karena itu saya lebih senang menyebut brand semacam Go-jek sebagai: “brand rakyat”.

Sharing Economy
Di era sharing economy yang kini kian massif proses pembentukannya, saya memprediksi bakal semakin banyak brand rakyat lahir di negeri ini. Kenapa bisa begitu? Argumentasnya gampang saja. Ya, karena by default model bisnis berbagi (sharing business model) melibatkan masyarakat kebanyakan dalam proses delivery layanan mereka. Dalam kasus Go-jek, perusahaan melibatkan para tukang ojek. Dalam kasus Uber, perusahaan melibatkan sopir taxi. Dalam kasus AirBnB, perusahaan melibatkan para pemilik penginapan. Dalam kasus crowfunding, proyek melibatkan para penyandang dana.

Nah, karena nasib dan kehidupan dari masyarakat kebanyakan itu bergantung pada perusahaan, maka tak heran jika mereka berkepetingan untuk menyukseskan perusahaan. Mereka akan berjuang dan membela habis-habisan agar perusahaan sukses. Ketika perusahaan sukses, maka dengan sendirinya mereka juga akan menuai kesuksesan. By default mereka akan menjadi advocator dan evangelist bagi perusahaan. Hubungan unik inilah yang menjadi pilar pembentukan brand dari sebuhah sharing company seperti Go-jek.

Karena memiliki masa evangelists yang sangat besar, tak mengherankan jika proses brand-building dari kebanyakan sharing company berlangsung demikian cepat. Dalam kurun waktu hanya sekitar 3 tahun, Go-jek misalnya, kini telah menjadi household brand yang diketahui dan dikagumi masyarakat berbagain lapisan dari Sabang sampai Merauke. Sementara merek hebat seperti Sosro, Indomie, atau Pepsodent butuh puluhan tahun.

Pertanyaannya kemudian adalah, apakah betul brand seperti Go-jek adalah brand sempurna tanpa cela? Tidak juga. Kalau para evangelists bisa ngomong baik tentang Go-jek, maka tentu saja mereka juga bisa ngomong jelek. Dan kalau mereka sudah ngomong jelek, maka mereka akan menjadi “musuh dalam selimut” yang sangat berbahaya. Omongan jelek mereka bisa menjadi bola liar yang sulit ditahan dan dikendalikan.

Karena itu saya selalu wanti-wanti kepada brand rakyat seperti Go-jek: rawat baik-baik kepercayaan para evangelists Anda. Jaga mereka agar selalu menjadi pembela, jangan sampai justru menjadi teroris bagi brand Anda.

December 19, 2015