Tourism-Centered Economy 4.0

Dua minggu ini ada dua kejadian yang memunculkan ide dari tulisan ini. Pertama saat menghadiri Rakornas Kementerian Pariwisata (28/2) dimana Menpar berkomitmen untuk mengimplementasi Tourism 4.0

Kedua saat minggu ini (8/3) diundang Bupati Banyuwangi menghadiri penandatanganan MOU antara Kabupaten Banyuwangi dengan PT Inka yang menggandeng salah satu perusahaan KA terbesar di dunia asal Swiss, Stadler Rail Group.

Dua kejadian tersebut memicu ide mengenai format ekonomi Indonesia yang seharusnya berpusat pada pariwisata (tourism-centered economy).

Mengacu ide ini, seharusnya ekonomi negeri ini bertopang pada comparative advantages (kekayaan aset pariwisata dari Sabang sampai Merauke) dan competitive advantages (teknologi 4.0) di sektor pariwisata dan industri kreatif (termasuk digital).

Semua Dinas adalah “Dinas Pariwisata”
Idenya datang saat ngobrol santai dengan Bupati Banyuwangi Mas Azwar Anas di RM Sego Tempong Mbak Nah Banyuwangi. Pak Bupati bilang, “Di Banyuwangi itu semua dinas adalah dinas pariwisata.”

Maksudnya, setiap program yang dijalankan oleh semua dinas di Banyuwangi harus bisa menciptakan “destinasi” dan “atraksi” yang menarik wisatawan untuk datang ke Banyuwangi.

Contoh aktualnya adalah pembangunan pabrik KA terbesar Indonesia di Banyuwangi, dimana PT Inka menggandeng Stadler dari Swiss dengan investasi mencapai Rp.1,6 triliun. Pembangunan pabrik KA ini sedikit tertunda karena Pak Bupati ngotot minta dibangun museum di komplek pabrik.

“Museum adalah syarat mutlak, kalau tidak dipenuhi, pabrik nggak jadi dibangun,” ujar Pak Bupati.

Investor setuju dan museum ini akan menjadi destinasi andalan baru yang bakal makin kencang mendatangkan wisatawan ke Banyuwangi. Artinya, program di Dinas Perindustrian itu harus di-link-kan ke pariwisata.

Contoh lain adalah program layanan publik dari seluruh dinas yang dikonsentrasikan di dalam satu atap yang disebut Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di seberang Taman Sritanjung Banyuwangi.

MPP kini menjadi “atraksi” wisata studi banding yang laris-manis yang dikunjungi puluhan delegasi tiap bulannya. Tahun 2016 misalnya, setidaknya ada 25.000 “turis studi banding” datang ke Banyuwangi sehingga hotel-hotel di Banyuwangi tetap penuh walaupun bukan weekend.

Intinya saya ingin mengatakan bahwa pariwisata menjadi “episentrum” dari keseluruhan upaya pembangunan Banyuwangi, sehingga program di sektor dan dinas apapun harus didedikasikan untuk mendatangkan wisatawan.

Tourism 4.0
Sebelum ke Banyuwangi saya menghadiri Rakornas Kemenpar tentang Tourism 4.0, yaitu pengembangan pariwisata yang mulai mendayagunakan teknologi 4.0 seperti artificial intelligence, big data analytics, internet of things, virtual reality hingga blockchain.

Dalam Rakornas tersebut Pak Menpar Arief Yahya menyatakan komitmennya bahwa Indonesia harus masuk ke era Tourism 4.0. “Kita harus mampu menjadikan teknologi 4.0 sebagai sumber competitive advantages baru sektor pariwisata kita di pasar global,” ujarnya.

Aplikasi teknologi 4.0 diperlukan untuk memperkaya traveller’s experience di sepanjang consumer journey mereka (pre-trip, at destination, post-trip). Kita tak boleh ketinggalan karena kini negara di seluruh dunia berlomba-lomba menerapkannya.

Jadi kalau Pak Bupati memanfaatkan comparative advantages berupa kekayaan aset pariwisata (budaya, alam, buatan) anugerah Tuhan YME; maka aplikasi teknologi 4.0 memanfaatkan competitive advantages untuk memperkaya pengalaman wisatawan.

Kombinasi keduanya akan menjadi senjata ampuh yang membawa Indonesia menjadi destinasi wisata terbaik di dunia.

Tourism-Centered Economy
Tourism-centered economy adalah ekonomi yang berpusat atau memiliki episentrum sektor pariwisata. Karena menjadi episentrum, maka seluruh sumberdaya dikonsentrasikan ke sektor pariwisata dan berbagai aktivitas sektor lain diakomodasikan untuk menunjang dan memajukan sektor ini.

Banyuwangi adalah contoh daerah yang telah sukses menerapkan sistem tourism-centered economy.

Kenapa ekonomi Indonesia harus berpusat ke sektor pariwisata? Sudah banyak argumentasi dikemukakan mengenai strategisnya sektor ini bagi Indonesia. Namun argumentasi yang paling sahih didapat dari teori resource-based view, yaitu karena Indonesia memiliki modal berupa aset pariwisata yang tak ada tandingannya di dunia.

Bisa dikatakan Indonesia adalah “the world’s richest country” untuk urusan konten dan destinasi wisata. Tak hanya itu, kita juga kaya SDM kreatif karena sesungguhnya Indonesia adalah “bangsa seni” (bukan “bangsa teknologi”) dengan kekayaan kreativitas yang luar biasa.

Indonesia tak akan bisa menjadi ekonomi terkemuka di dunia dengan mengandalkan teknologi informasi karena sudah terlanjur tertinggal jauh dari AS, Eropa, dan Jepang. Indonesia juga tak bisa menjadi negara terkemuka dengan mengandalkan industri manufaktur karena jauh tertinggal dari Cina. Mau dipaksakan seperti apapun Indonesia akan tetap medioker.

Sejarah sudah membuktikan, upaya all out yang dilakukan Pak Habibie di tahun 1980an dengan industri strategisnya akhirnya pupus di tengah jalan. Ide industrialisasi sektor manufaktur dengan program mobil nasional di tahun 1990an gagal total. Kini muncul lagi ide Kementerian Perindustrian mengenai Making Indonesia 4.0 di sektor manufaktur, tapi gemanya hanya terdengar pada saat launching.

Alih-alih nggak kompetitif di sektor teknologi informasi dan industri manufaktur, Indonesia punya potensi yang amat besar di sektor pariwisata dan industri kreatif. Potensinya menyebar di semua provinsi baik yang anugerah Tuhan YME maupun yang man-made. Kalau pemerintah serius dan fokus, praktis semua provinsi bisa menjadi destinasi kelas dunia. Celakanya, sepanjang sejarah negeri ini tak satupun pemimpin yang ambil risiko dan berani fokus di sektor pariwisata.

Keyakinan mengenai strategisnya sektor ini semakin terbukti ketika insya Allah tahun ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia sektor pariwisata akan menyumbang devisa terbesar bagi perekonomian kita.

Agenda Pemerintahan Baru
Kembali ke Banyuwangi. Tourism-centered economy seperti sudah begitu baik diimplementasikan di Banyuwangi harusnya menjadi model pembangunan ekonomi Indonesia di tingkat nasional.

Bagi saya Banyuwangi adalah “Indonesia kecil” yang orientasi dan pola pembangunannya bisa di-scaling up ke tingkat nasional.

Dengan prinsip tourism-centered economy, seharusnya semua departemen, semua sektor, dan semua provinsi diarahkan untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya sektor pariwisata dan industri kreatif.

Semua sektor dan departmen seharusnya dikembangkan berorientasi pariwisata seperti prinsip “Semua Dinas Adalah Dinas Pariwisata” di Banyuwangi: sektor pertanian berorientasi pariwisata (agrowisata); sektor perikanan dan kelautan berorientasi pariwisata (wisata bahari); sektor pemuda dan olahraga berorientasi pariwisata (sport tourism); sektor lingkungan berorientasi pariwisata (eco tourism); sektor pendidikan berorientasi pariwisata (wisata edukasi); sektor kesehatan berorientasi pariwisata (medical tourism); sektor keagamaan berorientasi pariwisata (untuk Islam: halal tourism); penataan kota berorientasi pariwisata (city tourism); pembangunan desa berorientasi pariwisata (desa wisata); dan sebagainya.

Begitu pula semua provinsi, kabupaten, dan desa seharusnya dikembangkan berorientasi pariwisata. Potensi pariwisata kita praktis menyebar di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota baik alam, budaya, maupun buatan. Contoh ekstrimnya Bekasi atau Tangerang. Apakah bisa dua kota industri ini menjadi destinasi wisata? Why not, Banyuwangi membuktikan untuk industri kereta api.

Pokoknya semua diarahkan pada penciptaan aset pariwisata untuk mendatangkan wisman dan menghasilkan devisa. Jadi strateginya sama dengan di Jepang dan Korea Selatan di masa lampau yaitu export-led growth. Cuma yang diekspor bukannya produk-produk industri seperti elektronik atau otomotif, tapi produk dan konten pariwisata.

Tourism-centered economy adalah pendekatan pembangunan yang fokus dan berbeda dari conventional wisdom yang ada selama ini. Dibutuhkan pemimpin yang percaya diri, fokus-konsisten, dan tahan banting untuk mengeksekusinya. Saya yakin tak banyak pemimpin yang punya nyali untuk menjalankannya karena pasti banyak pihak yang menentangnya.

Diam-diam saya berharap dua kandidat yang akan memimpin pemerintahan baru mendatang membaca tulisan ini. Dan setelah membaca punya nyali untuk menjalankannya di pemerintahan baru beberapa bulan ke depan kalau mereka terpilih.

Momentum “pariwisata sebagai penyumbang devisa terbesar” yang mudah-mudahan terwujud tahun ini seharusnya dijadikan pijakan bagi pemerintahan mendatang (siapapun: apakah Jokowi ataupun Prabowo) untuk mulai membangun Indonesia sebagai tourism-centered economy dan membawa negeri ini menjadi ekonomi terkemuka di dunia berlandaskan pariwisata.