Siapa Bilang Kelas Menengah Kita Apolitis

Benarkah kelas menengah kita konsumtif dan cuek bebek terhadap persoalan-persoalan negaranya? Benarkah mereka kelas hedonis yang bisanya cuma belanja di mal atau nongkrong di Starbucks, tanpa pernah peduli pada persoalan-persoalan sosial seperti korupsi atau dekadensi moral wakil rakyat? Benarkah mereka “kelas penonton” yang cuma diam dan mandul sebagai elemen perubahan sosial? Awalnya saya menganggap begitu. Tapi dua peristiwa sebulan terakhir ini mengubah pandangan saya mengenai sisi kepedulian sosial kelas menengah kita.

Peristiwa pertama adalah Pilkada DKI dan terpilihnya Jokowi-Ahok sebagai gubernur baru DKI. Peristiwa kedua adalah heboh pendudukan kantor KPK oleh Polri minggu lalu. Dua peristiwa ini semakin menguatkan keyakinan saya bahwa, seperti pengalaman di negara lain, kelas menengah kita memang memiliki potensi amat dahsyat sebagai kekuatan pendorong demokratisasi dan pembentukan praktek politik yang lebih beradab.

Pilkada Kelas Menengah
Di blog ini beberapa minggu lalu saya menulis bahwa Pilkada DKI 2012 merupakan cerminan dari aspirasi kelas menengah. Ya, karena dengan pendapatan perkapita di atas USD10.000 pertahun pemilih DKI didominasi oleh kalangan masyarakat kelas menengah. Mereka cerdas dan rasional, mereka cenderung non-partisan, dan mereka tahu betul kualitas pemimpin yang dipilihnya.

Sebagai “Pilkada kelas menengah” (sebut saja “Pilkada 3000”), saya melihat Pilkada DKI 2012 adalah Pilkada yang sangat istimewa. Kenapa? Karena inilah Pilkada dimana warga DKI, khususnya kelas menengahnya, serta-merta tergerak untuk peduli terhadap nasib daerahnya lima tahun ke depan. Inilah Pilkada dimana sekonyong-konyong kelas menengah Jakarta merasa bertanggung-jawab untuk menentukan siapa yang harus memimpin ibukota lima tahun ke depan. Mereka datang ke TPS (tingkat partisipasi putaran 2 cukup besar 67%) karena dorongan rasa tanggung-jawab itu. Inilah Pilkada paling substansial dalam sejarah Pilkada di Indonesia.

Pilkada DKI 2012 juga istimewa karena untuk pertama kalinya kita menyaksikan betapa ampuh kekuatan suara kelas menengah sebagai “mesin politik informal” melawan mesin politik formal yaitu partai. Kita tahu bahwa Jokowi-Ahok hanya didukung  2 partai PDIP dan Gerindra, sementara Foke-Nara didukung koalisi partai-partai besar sekelas partai Demokrat, Golkar, PPP, PKB, PAN, PKS, hingga Hanura. Secara hitungan di atas kertas harusnya Jokowi-Ahok kalah, tapi yang terjadi justru sebaliknya.

Itu artinya, kemenangan Jokowi-Ahok bukan digerakkan oleh mesin partai, tapi murni karena aspirasi politik kelas menengah Jakarta. Memang kebanyakan mereka tidak terlibat di partai, tapi bukan berarti mereka apolitis dan tak peduli pada persoalan sosial-politik masyarakat. Pilkada DKI kemarin secara gamblang menunjukkan kepedulian itu. Melihat fenomena ini saya menjadi optimis kelas menengah kita bisa betul-betul menjadi kekuatan demokratisasi yang ampuh.

#SaveKPK
Peristiwa kedua adalah pendudukkan gedung KPK oleh Polri jumat malam minggu lalu. Selama ini kita semua resah oleh upaya-upaya sistematis untuk melemahkan KPK. Kasus demi kasus bertubi-tubi menghantam KPK mulai dari kasus Antasari, kasus Cicak vs Buaya, hingga yang terakhir revisi UU KPK oleh DPR dan kasus Novel Baswedan. Yang menarik adalah kasus yang terakhir. Novel Baswedan, salah satu penyidik terbaik KPK, dituduh terlibat melakukan tindak pidana saat bertugas di Polda Bengkulu tahun 2004. Maka puluhan aparat kepolisian kemudian mendatangi gedung KPK untuk menjemput Novel. Langkah ini ditengarai sebagai bagian dari upaya sistematis untuk sekali lagi melemahkan KPK.

Apa yang dilakukan kalangan kelas menengah untuk merespons kasus ini? Ini yang menarik. Tindakan polisi langsung direspons dengan aksi dukungan di dunia maya. Tagar #saveKPK dan #presidenkemana pun dilahirkan untuk menggelembungkan isu dan membangun dukungan ke masyarakat yang lebih luas. Dalam ukuran detik kicauan berisi dukungan kepada KPK pun bergemuruh di linimasa Twitter. Dan dalam waktu singkat massa menyemut mendatangi gedung KPK jumat malam. Situs salingsaling mencatat, sepanjang Jumat, muncul sekitar 40 ribu kicauan dengan tagar #saveKPK.

Aksi dukungan KPK tak hanya terjadi di Twitter. Di situs change.org juga muncul inisiatif penandatanganan petisi yang dibuat aktivis anti korupsi Anita Wahid bertajuk “Serahkan Kasus Korupsi POLRI Ke KPK! Hentikan Pelemahan KPK!”. Sementara di Facebook dukungan serupa juga muncul dalam bentuk halaman bertajuk “Save KPK Save Indonesia”. Intinya mereka mendukung KPK dan mempertanyakan sikap SBY yang seharusnya turun tangan untuk menyelesaikan perseteruan KPK-Polri.

Peduli
Siapa sesungguhnya penggerak dari keseluruhan dukungan terhadap KPK di atas? Mereka tak lain adalah kalangan kelas menengah kita yang peduli terhadap persoalan-persoalan bangsanya. Mereka adalah kelompok strategis kelas menengah yang dengan kemampuan intelektualitasnya menginginkan Indonesia menjadi lebih baik. Mereka adalah anggota kelas menengah yang tak hanya bisa memborong barang-barang sale di mal atau kongkow-kongkow di kafe, tapi secara aktif berkontribusi bagi kemajuan bangsanya.

Bagi saya tagar #saveKPK dan #presidenkemana adalah fenomena yang istimewa karena inilah cara unik kelas menengah menyalurkan aspirasi politiknya dan membangun gerakan sosial untuk perbaikan negaranya. Ketika saluran formal seperti partai atau DPR mandul tak berkutik, maka Twitter bisa menjadi alat ampuh untuk memicu gerakan sosial yang massif dan powerful. Melalui Twitter, kelas menengah tak hanya piawai menyebarkan viral video Gangnam Style, tapi juga menggulirkan isu-isu politik-sosial bagi kebaikan bangsanya.

Saya meramalkan kepedulian kelas menengah terhadap isu-isu sosial-politik seperti yang terjadi pada kasus Pilkada DKI dan kasus #saveKPK bakal terus berlanjut untuk kasus-kasus krusial kenegaraan yang lain. Dan saya melihat media sosial seperti Twitter dan Facebook akan menjadi tools yang ampuh bagi proses pendidikan politik kelas menengah kita.

Memang tidak bisa kita samaratakan bahwa kalangan kelas menengah sebagai kelas hedonis dan konsumtif. Sekecil apapun, tetap saja ada kelompok kelas menengah yang tidak egois dan peka terhadap persoalan-persoalan negaranya. Dalam konsep “8 Sosok Kelas Menengah Indonesia”, saya menyebut mereka sebagai kelompok kelas menengah “Aspiratif”.Walaupun jumlahnya kecil namun karena intelektualitas, wawasan luas, dan kemampuan dalam mengadopsi teknologi informasi menjadikan mereka sangat powerful sebagai agent of change menuju Indonesia yang lebih demokratis.

Jadi… Siapa bilang kelas menengah kita apolitis.